Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam proyek e-KTP, merupakan sebuah upaya menyudutkan partainya. Di mana seolah-olah proyek tersebut menjadi tanggung jawab PDIP.
Saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan. Dirinya mengakui jika partainya sendiri bukan dalam posisi designer,juga bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov,ia pastikan tidak benar, dan PDIP siap diaudit terkait hal tersebut, ucap Hasto.
Dia juga menyebut apa yang dilakukan Setya Novanto dengan menyebut itu, hanya untuk meringankan dakwaannya, serta menjadikannya justice collaborator.
Hasto menambahkan bahwa PDIP secara internal juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator. Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan,tutur Hasto.
Dia menjelaskan, posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu.
Mengingat bhawa selama ini PDIP selalu menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu dikalahkan, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian, tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun, ungkap Hasto.
Dia juga menuturkan, konsepsi e-KTP yang disampaikan PDIP sangatlah berbeda. Pihaknya mengusulkan konsep itu bukan pada pendekatan proyek, tetapi melalui pendekatan integrasi data antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number.
Dia juga meminta mantan Mendagri Gamawan Fauzi memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Yang dinilainya sebagai bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. (DMS/liputan6)
via berita maluku pagi ini
No comments:
Post a Comment