Ambon-Tiga Institusi pemerintah mendominasi pelaporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman perwakilan Maluku sepanjang Januari Hingga April 2018.
Harun Wailissa asisten bidang pengawasan Ombudsman perwakilan Maluku, kepada DMS media group mengatakan dari data yang ada jumlah pelaporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman perwakilan Maluku sepanjang Januari hingga April 2018, didominasi oleh laporan institusi kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, termasuk juga pemerintah daerah.
Untuk pelaporan menyangkut institusi kepolisian, substansi persoalan adalah Maladministrasi penundaan berlarut, sementara pada badan Pertanahan nasional, diantaranya penundaan berlarut,tumpang tindih penerbitan sertifikat,termasuk kesalahan pengukuran, yang semuanya masuk pada Maladministrasi.
Sementara khusus untuk pelaporan yang masuk mengkut pemerintah daerah , pada unit-unit penyelenggaran pemerintahan pada satuan Dinas Pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA, dimana diduga terjadi pungutan liar oleh pihak sekolah maupun oknum tertentu yang dibebankan kepada siswa dan orang tua siswa.
Dikatakannya dari berbagai laporan yang masuk ke Ombudsman perwakilan Maluku, sebagiannya telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi kepada institusi yang bersangkutan.
Tugas dan tanggung jawab Ombudsman , kata Wailissa, hanya sebatas hukum administrasi, sementara jika nantinya ditemukan ada unsur pidana pada pelaporan yang disampikan oleh masyarakat ke Ombudsman, maka diserahkan sepenuhnya kepada pelapor jika ingin meneruskannya ke ranah hukum.DMS
The post Tiga Institusi Mendominasi Pelaporan Masuk Ke Ombudsman Perwakilan Maluku appeared first on Radio DMS.
via berita maluku pagi ini
No comments:
Post a Comment