Ambon-Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Marlatu Leleury mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga kondisi keaman jelang perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan wakil gubernur Maluku pada 27 Juni 2018.
Kepada DMS Media Group, Marlatu Leleury mengatakan, sejauh ini kondisi stabilitas keamanan pada umumnya di Maluku Tengah aman dan terkendali secara baik, oleh karena itu jelang Pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur pada bulan Juni nanti, selaku wakil bupati dirinya menghimbau agar masyarakat tetap menjaga stabilitas keaman pada wilayah masing-masing sehingga pelaksanaan Pilkada berlangsung aman dan sukses di Maluku.
Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah mempercayai berita-berita yang dimunculkan pada media sosial yang isinya Hoax , karena hal itu dapat memicu keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Dikatakan Leleury, jika masyarakat menemukan ada informasi yang disampikan lewat media sosial sepeti facebook dan twitter, untuk tidak mudah percaya dan harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian setempat karena saat ini banyak berita yang beredar namun tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pihak Kkepolisian, kata Leleury , gencar-gencarnya menyuarakan gerakan anti hoax secara bersama-sama dengan seluruh komponenen masyarakat untuk melawan berita hoax.
Untuk itu dirinya berharap masyarakat kususnya yang ada di kabupaten Maluku Tengah untuk bersam-sama tetap menjaga keamana dan ketertiban demi suksesnya Pilkada di Maluku.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam riset terhadap 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 2018, Bawaslu RI mengategorikan sebuah provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi jika nilainya mencapai 3,00 hingga 5,00.
Berdasarkan penelitian Bawaslu yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2017, Provinsi Papua memiliki skor indeks 3,42, Maluku mendapat skor 3,25 dan Kalimantan Barat memperoleh skor indeks 3,04.
Tingginya kerawanan di Provinsi Papua tersebut disumbang dari segi partisipasi, yang disebabkan oleh minimnya peran serta pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih.
Sementara tingginya angka kerawanan pilkada di Provinsi Maluku ditentukan oleh dimensi penyelenggaran, khususnya berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.
Sementara itu, penyebab tingginya kerawanan pilkada di Provinsi Kalimantan Barat adalah maraknya penggunaan isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA), politik identitas dan politisasi birokrasi dalam pelaksanaan tahapan pilkada.DMS
via berita maluku pagi ini
No comments:
Post a Comment