Ambon-Pemerintah provinsi Maluku diminta ketegasan dalam menyikapi Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tual, Abdul Hamid Rahayaan, melakukan pelantikan pejabat eselon II dan III pada 17 Februari lalu. Termasuk rencana pengangkatan kurang lebih 85 ASN di lingkup pemerintah kota Tual.
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra kepada DMS media group secara tegas mengatakan rencana mutasi sejumlah pejabat ASN oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tual Abdul Hamid Rahayaan, dinilai melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 4.
Dikatakannya, dalam UU itu secara tegas melarang Gubernur atau Wakil Gubernur,Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat selama selama 6 bulan sebelum penetapan calon oleh KPU.
Dia menjelaskan, Komisi A Provinsi Maluku telah menyampaikan kepada pemerintah provinsi Maluku guna melayangkan teguran terhadap Plt. Walikota Tual yang dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Hal yang sama juga terungkap saat komisi A DPRD Maluku mengadakan rapat dengan penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu di gedung DPRD Maluku, Kamis siang, komisi A juga menyampaikan permasalahan tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk dapat menindaklanjuti permasalahan yang muncul.
Dikatakan Amir Rumra persoalan yang diambil rencana mutasi jabatan dan pengangkatan dan pemberhentian beberapa kepala desa oleh Plt Walikota saat ini, sangat meresahkan masyarakat terutama ASN dilingkup pemerintahan kota Tual.DMS
The post Plt Walikota Tual Dinilai Salahi Aturan Terkait Pengangkatan Pejabat appeared first on Radio DMS Berita Malulu | Berita Ambon.
via berita maluku pagi ini
No comments:
Post a Comment