Ambon-Wakil ketua I DPD RI Nono Sampono secara tegas menolak pembagaian hasil Participation Interest (PI) Blok Masela sebesar 10% dengan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepada DMS media group Nono Sampono mengatakan sampai dengan saat ini Masyarakat Maluku masih mempunyai hak penuh atas kepemilikaan PI 10% pengelolaan blok Masela sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah pusat.
Oleh karena itu pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), Ignasius Jonan terkait hak partisipasi (participating interes – PI) 10 persen dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela dialokasikan untuk Maluku dan NTT tidak bisa diterima oleh rakyat Maluku.
Selaku wakil rakyat dirinya memastikan sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah Maluku termasuk dengan para wakil rakyat asal daerah Maluku DPD RI soal rencana pembagian PI 10 persen dengan pemerintah provinsi NTT.
Untuk itu kepemilikan hak PI 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela masih seutuhnya diserahkan kepada daerah Maluku.
Menurut Sampono, bila diliat letak lokasi pengelolaan blok Masela dengan wilayah provinsi NTT, tidak rasional jika apa yang merupakan hak rakyat Maluku harus dibagi sama dengan NTT.
Oleh karena selaku waakil rakay di senayan pihaknya akan memanggil menteri itu dirinya akan memanggil Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), Ignasius Jonan untuk mempertanayakan alasan sehingga jatah rakyat Maluku harus dibagi dengan provinsi NTT.
Sebelumnya, Menteri Ignasius saat menjadi pembicara di hadapan peserta Kongres HMI XXX di auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (14/2), menyatakan, PI 10 persen Blok Masela dikelola Maluku dan NTT.
Hal inilah yang menimbulkan berbagai protes baik dari pemerintah daerah Maluku maupun kalangan wakil rakyat di DPRD Maluku termauk juga DPD RI.DMS
via berita maluku pagi ini
No comments:
Post a Comment